LAPAM

Tetap Laksanakan UN, Presiden Tak
Taat Hukum

Laporan: Persada Network

Minggu, 17 Januari 2010 | 14:44 WITA

JAKARTA, TRIBUN - Presiden SBY dinilai tak taat hukum jika tetap menggelar pelaksanaan ujian nasional (UN), Maret mendatang. Pasalnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diperkuat dengan putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan kasasi Mahkamah Agung mengabulkan gugatan forum guru dan Citizen law suit tentang ujian nasional dan menyatakan UN tidak sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).Pemerintah berdasarkan putusan-putusan hukum tersebut dihimbau untuk mengkaji ulang pelaksanaan UN sebagai dasar kelulusan siswa dalam sistem pendidikan nasional.

"Jika pemerintah tetap bersikukuh

melaksanakan itu (UN), seperti yang diungkapkan Presiden beberapa

waktu lalu, itu mengindikasikan pemerintah tidak taat hukum dan juga

anti kritik," tutur Yughe, peserta aksi yang sekaligus juru bicara

aliansi Pelajar dan Mahasiswa Tolak Ujian Nasional, di Jakarta, Minggu

(17/1).

UN, dikatakan Yughe tidak efektif dan ilmiah sebagai dasar

keberhasilan siswa menempuh pendidikan di jalur formal. UN juga

dinilai menghadirkan dampak psikologis yang buruk bagi anak didik

karena menyebabkan suasana belajar tidak nyaman dengan tekanan psikis

bahwa pendidikan yang mereka tempuh selama beberapa tahun, harus

ditentukan dalam tiga hari dalam suatu UN.

"Itu menimbulkan penyakit psikologis bagi anak dan bahkan dapayt

menimbulkan efek negatif yang berlebihan seperti bunuh diri atau

sebagainya. UN juga memicu tertanamnya jiwa-jiwa korupsi dini bagi

siswa sebagai generasi penerus bangsa karena mereka akan berusaha

melakukan berbagai cara menyimpang agar mereka dapat lulus. Seperti

misalnya membeli soal ujian dan jawaban ujian yang belum tentu benar

atau menjokikan diri," ujarnya.

Disisi lain, jalan keluar bagi siswa yang tidak lulus UN, yaitu dengan

mengulang kembali atau menempuh jalur ujian paket C, juga tidak dapat

memeberikan solusi. "Mengulang berarti mengharuskan siswa dan orang

tua murid mengelurkan kembali uang untuk mengulang dan atau ikut

ujian, yang itu tidak murah. Uang pemerintah untuk penyelenggaran UN

tersebut, yang berasal dari APBN juga terbuang percuma karena ujungnya

banyak siswa yang tidak dapat lulus. Sementara Paket C tidak dapat

digunakan siswa sebagai dasar mereka ikut serat Seleksi penerimaan di

Perguruan Tinggi, karena perguruan tinggi mayoritas tidak

menerimanya, " tambahnya.

Oleh karenanya, aliansi yang terdiri dari unsur forum guru,

masyarakat, pelajar dan front mahasiswa nasional menuntut pemerintah

untuk mentaati putusan hukum tersebut dengan menghapus UN. Pemerintah

juga dituntut untuk mencabut UU Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) karena

dianggap melenggangkan pelanggaran terhadapa hak anak atas pendidikan.

Mereka turun ke jalan dengan membawa spanduk dan bendera serta poster

yang diantaranya bertuliskan "UN ada SBY gagal". Yudhe mengungkapkan

aksi ratusan anggota mereka hari itu bukanlah aksi terakhir. "Kami

akan terus beraksi hingga akhirnya pada tanggal 28 Januari nanti saat

tepat 100 hari pemerintahan SBY. Kami juga akan memboikot UN yang akan

diselenggarakan pada 22 Maret mendatang, jika Presiden tetap

bersikukuh dengan sikapnya," tandasnya.