Akta Kelahiran Gratis bagi Keluarga Tidak Mampu

29 April 2009 - 17:12 WIB

Kurniawan Tri Yunanto

VHRmedia, Jakarta – Warga miskin Jakarta dibebaskan dari persyaratan memiliki dokumen kependudukan untuk mengurus akta kelahiran. Masyarakat hanya perlu memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat.

Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Marginal (LAPAM), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Kepala Suku Dinas Kependudukan se-DKI Jakarta, dan perwakilan pengadilan negeri di Jakarta, Rabu (29/4).

Program Officer LAPAM Fitri Sunarto mengatakan, 1.624 berkas permohonan akta kelahiran yang diajukan warga Jakarta dipermasalahkan. Sebanyak 495 berkas memerlukan penetapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan 74 berkas harus mendapat penetapan pengadilan negeri. “Banyak siswa di Jakarta yang tidak bisa diterima sekolah karena tidak mempunyai akta kelahiran.”

Semula para orang tua bersemangat mengurus akta kelahiran anak, meski terlambat. Namun, mereka mulai kehabisan akal ketika terbentur birokrasi. “Mereka (warga miskin) hidup di daerah rentan yang sering kebakaran dan kebanjiran. Sering kali kelengkapan surat mereka hilang karena kebakaran atau kebanjiran. Tapi, faktor utama adalah kendala mahalnya biaya mengurus dokumen-domumen tersebut,” ujar Fitri.

Kepala Sub-Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Sudar Indopa mengatakan, pembuatan akta kelahiran tidak dipungut biaya. Aturan itu berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Pengadilan mengusulkan agar dilengkapi surat keterangan tidak mampu melalui lurah dan camat, agar tidak terkena biaya.”

Menurut Sudar, jika pemohon akta kelahiran tidak dapat menunjukkan surat nikah, dalam penetapan di pengadilan akan disebutkan anak tersebut anak ibunya, bukan anak dari sepasang suami istri, atau anak hasil hubungan di luar nikah. “Tetap bisa dibantu, meski tidak punya surat nikah, KTP, atau KK. Jika KTP Jakarta tidak ada, bisa KTP daerah. Jadi, soal biaya dimungkinkan gratis, sepanjang ada surat keterangan tidak mampu.”

Bagi warga yang tidak memiliki surat kelahiran, pengurusan akta kelahiran dapat dipermudah jika disertai 2 saksi yang melihat proses kelahiran. “Tinggal dihadirkan saja ke pengadilan saksi atau orang yang melihat kelahiran. Intinya, berkas lengkap, semuanya akan diproses,” kata Sudar

Indopa. (E1)

Sulit Urus Akta Kelahiran, Warga Jakarta Lapor DPRD

VHRmedia, Jakarta – Warga Provinsi DKI Jakarta mengaku kesulitan mengurus akta kelahiran. Anak-anak yang tidak memiliki surat keterangan lahir tersebut akan kesulitan masuk sekolah.

Yati, warga RT 09 RW 07 Kelurahan Penjaringan, mengaku kesulitan menyekolahkan anaknya yang tidak memiliki akta kelahiran. “Mengurusnya (akta kelahiran) mahal dan ribet,” kata Yati ketika mengadu ke Komisi A DPRD DKI Jakarta, Senin (16/3).

Anak Yati dapat bersekolah setelah dibuatkan surat pernyataan lahir bermeterai. Surat pernyataan itu harus sepengetahuan dan persetujuan ketua RT, ketua RW, dan lurah. Namun belakangan ini sekolah kembali menanyakan akta kelahiran anaknya. “Setelah 2 tahun, minggu-minggu ini anak saya tidak mau masuk sekolah, karena ditanya akta kelahiran terus sama gurunya,” ujar Yati.

Firda, warga Kampung Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, merasa biaya membuat akta kelahiran sangat mahal. Dia kehilangan sejumlah surat penting, termasuk akta kelahiran, ketika rumahnya kebakaran. “Jika syarat membuat akta kelahiran tidak punya, dipungut biaya 800 ribu rupiah,” ujarnya.

Gloria Tamba, pendamping warga dari LBH Mawar Saron, mempertanyakan ketidakjelasan aturan pembuatan akta kelahiran. Berdasarkan UU Kependudukan dan UU Perlindungan Anak, pembuatan akta kelahiran tidak dipungut biaya. Namun, berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta, pembuatan akta lahir dipungut biaya. “Pemda punya tanggung jawab untuk mendata dan mengakomodasi kepentingan warga. Mana tanggung jawab pemerintah?” kata Gloria.

Samsidar Siregar, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, berjanji akan membawa masalah ini ke rapat komisi. Komisi akan mengeluarkan rekomendasi agar kepentingan masyarakat diprioritaskan dalam pembuatan akta kelahiran. “Perda kependudukan harus direvisi. Harus memenuhi apa yang diamanatkan undang-undang, sehingga tidak kontradiksi,” ujarnya.

Menurut Samsidar, masalah akta kelahiran di Jakarta muncul karena banyak pernikahan siri dan persalinan tidak melalui bidan. “Tapi, hal itu bisa diatasi dengan surat pernyataan di atas meterai bahwa pasangan telah menikah.”

Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Marginal (LAPAM) menyebutkan, setidaknya 934 warga Kota Madya Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, melapor kesulitan mengurus akta kelahiran