Susahnya Mengurus Akte kKelahiran

Duh, Susahnya Mengurus Akte Kelahiran
Selasa, 6 Juli 2010 | 17:19 WIB
IGN Sawabi
Ilustrasi

SURABAYA, KOMPAS.com - Puluhan warga di tiga kelurahan, yakni Kelurahan Simolawang, Ujung dan Sidodadi yang berada di Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Selasa (6/7/2010) mengadu ke DPRD Surabaya karena merasa dipersulit saat mengurus akta kelahiran.

Salah seorang warga Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Santi, mengaku hingga saat ini tiga anaknya belum memiliki akta kelahiran sehingga sulit untuk memasukkan anaknya ke sekolah negeri.

"Anak pertama saya sekolah di swasta, jadi tidak ada masalah. Tapi kalau saya mau menyekolahkan anak saya yang lain ke sekolah negeri itu yang menjadi masalah," kata Santi.

Warga yang mayoritas adalah para ibu itu mengeluhkan tentang sulitnya mengurus akta kelahiran bagi anak-anak mereka.

Penyebabnya bermacam-macam yakni ada yang karena tidak memiliki buku nikah sebab menikah siri, tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau tidak memiliki surat kelahiran yang dikeluarkan bidan, puskesmas atau rumah sakit (RS) setempat.

"Hampir 70 persen warga di sekitar saya tidak memiliki akta kelahiran untuk anak-anaknya," kata Santi.

Ia mengatakan selama ini tidak memiliki buku nikah karena sebelumnya ia telah menikah secara siri. Menurut dia, banyak keluarga yang sebelumnya juga menyepelekan tentang akte kelahiran.

Perwakilan Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Marginal (LAPAM) Fitriani Sunarto mengatakan ada 157 anak di tiga kelurahan itu yang tidak memiliki akta kelahiran.

Ia mengatakan pula salah satu persoalan yang membuat anak tidak memiliki akta kelahiran adalah warga banyak yang tidak mampu untuk menyumbang pohon dalam program satu jiwa satu pohon (sajisapo).

"Mereka terkena pungutan yang mengatasnamakan program Sajisapo," kata Fitriani.

Di sisi lain perempuan ini juga menyatakan kendala tak kalah sulitnya adalah beberapa anak-anak saat lahir ditangani oleh dukun beranak. Padahal dukun beranak tidak bisa mengeluarkan surat keterangan kelahiran.

Meskipun dukun berani mengeluarkan surat pernyataan, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kota Surabaya tidak bisa menerima surat itu.

Sementara iitu, Kepala Dispenduk Capil Kota Surabaya Kartika Indrayana mengatakan pihaknya hanya bisa bertindak sesuai norma hukum. Ia menegaskan tidak berani keluar dari aturan.

"Bisa-bisa kalau ada masalah hukum, kami yang kena," katanya.

Ia juga menolak untuk memberikan kebijakan. Menurut Kartika, keterangan dukun memang tidak bisa, sebab sesuai perda yang diatur adalah surat keterangan dari bidan, puskesmas atau RS.

"Kami tidak bisa memberikan kebijakan hanya karena dasar kasihan," ujarnya.

Hak Anak masih Dilanggar

Selasa, 21 Juli 2009 22:46 WIB

JAKARTA--MI: Hak anak untuk diakui sebagai warga negara masih terus dilanggar. Penyebabnya, upaya untuk memperoleh akte kelahiran sebagai syarat pengakuan tersebut telah menjadi komoditas jual beli oleh birokrasi maupun tenaga penolong persalinan.

Hasil penelitian Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Marginal (LAPAM) pada Februari 2009 di 14 kelurahan di DKI Jakarta menunjukkan biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan akte kelahiran melalui kelurahan berkisar antara Rp35 ribu- Rp300 ribu. Sementara itu di bidan sekitar Rp75 ribu-Rp300 ribu. Bahkan jika terlambat, biaya tersebut bisa melambung menjadi jutaan rupiah.

Tingginya biaya tersebut lantaran untuk mengurus akta kelahiran anak warga harus melengkapi identitas lainnya seperti KTP, KK, surat nikah, surat keterangan lahir dan surat pengantar pemerintahan.

"Seluruh proses tersebut teorinya adalah gratis, namun dalam prakteknya warga harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit,'' papar Fitrianiani Sunarto, Program Manager LPAM, di sela-sela diskusi Aku Juga Anak Indonesia yang ingin Diakui oleh Negara di Jakarta, Selasa (21/7).

Temuan kelompok tersebut diperkuat keluh kesah warga dalam diskusi tersebut. Ibu Sudirman, warga RW 06/07 Kelurahan Penjaringan, Jakrta Utara, misalnya mengaku harus mengeluarkan uang Rp300 ribu untuk membuat KK dan KTP saja setelah miliknya hangus terbakar. "Saya belum buat akte kelahiran. Baru KK dan KTP saja sudah mengeluarkan ratusan ribu," ujarnya.

Sementara itu Ibu Yulia, warga Rt 4/13, Kelurahan Penjaringan, mengatakan dari ketujuh anaknya hanya satu yang punya akte. "Habis tanya ke kelurahan katanya biayanya sampai satu juta. Duit dari mana saya," ujarnya.

Warga lainnya yang hadir dalam diskusi tersebut mengharapkan adanya perubahan peraturan supaya pembuatan identitas dan akta tidak rumit dan memberatkan mereka.

Fitrianiani mengatakan seharusnya pemerintah mempermudah proses pembuatan akte bukan malah dengan memberikan sanksi. Hal itu diungkapkannya mengacu pada Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengharuskan warga yang terlambat mengurus akta untuk mengikuti sidang pengadilan yang dikenakan biaya hingga Rp1 juta. "Padahal hak anak itu dijamin oleh UU No 23 Tahun 2004," katanya.

Hal itu ditambah lagi dengan kurangnya sosialisasi sehingga banyak warga yang tidak mengetahui jika pembuatan akta sebenarnya gratis.

Kasudin Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara Lukman Taher justru menyalahkan warga yang menurutnya tidak segera untuk mengurus akte begitu anaknya lahir. "Padahal biayanya gratis," ujarnya.

Sedangkan Kepala Bidang Pendaftaran Dinas Kependudukan DKI Jakarta Elzarman mengatakan jika ada pihak-pihak yang meminta uang dalam pengurusan, warga harus mencatat namanya dan melaporkannya. "Kami akan memberikan sanksi," katanya.

Namun ia mangatakan, bahwa proses pengadilan bagi warga yang terlambat mengurus akte merupakan ketentuan Undang-Undang yang tidak bisa diganggu gugat. (Hde/OL-03)

Diambil dari:
http://www.mediaindonesia.com/read/2009/07/07/86364/92/14/Hak-Anak-masih-Dilanggar

Akta Kelahiran Gratis bagi Keluarga Tidak Mampu

29 April 2009 - 17:12 WIB

Kurniawan Tri Yunanto

VHRmedia, Jakarta – Warga miskin Jakarta dibebaskan dari persyaratan memiliki dokumen kependudukan untuk mengurus akta kelahiran. Masyarakat hanya perlu memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat.

Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Marginal (LAPAM), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Kepala Suku Dinas Kependudukan se-DKI Jakarta, dan perwakilan pengadilan negeri di Jakarta, Rabu (29/4).

Program Officer LAPAM Fitri Sunarto mengatakan, 1.624 berkas permohonan akta kelahiran yang diajukan warga Jakarta dipermasalahkan. Sebanyak 495 berkas memerlukan penetapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan 74 berkas harus mendapat penetapan pengadilan negeri. “Banyak siswa di Jakarta yang tidak bisa diterima sekolah karena tidak mempunyai akta kelahiran.”

Semula para orang tua bersemangat mengurus akta kelahiran anak, meski terlambat. Namun, mereka mulai kehabisan akal ketika terbentur birokrasi. “Mereka (warga miskin) hidup di daerah rentan yang sering kebakaran dan kebanjiran. Sering kali kelengkapan surat mereka hilang karena kebakaran atau kebanjiran. Tapi, faktor utama adalah kendala mahalnya biaya mengurus dokumen-domumen tersebut,” ujar Fitri.

Kepala Sub-Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Sudar Indopa mengatakan, pembuatan akta kelahiran tidak dipungut biaya. Aturan itu berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Pengadilan mengusulkan agar dilengkapi surat keterangan tidak mampu melalui lurah dan camat, agar tidak terkena biaya.”

Menurut Sudar, jika pemohon akta kelahiran tidak dapat menunjukkan surat nikah, dalam penetapan di pengadilan akan disebutkan anak tersebut anak ibunya, bukan anak dari sepasang suami istri, atau anak hasil hubungan di luar nikah. “Tetap bisa dibantu, meski tidak punya surat nikah, KTP, atau KK. Jika KTP Jakarta tidak ada, bisa KTP daerah. Jadi, soal biaya dimungkinkan gratis, sepanjang ada surat keterangan tidak mampu.”

Bagi warga yang tidak memiliki surat kelahiran, pengurusan akta kelahiran dapat dipermudah jika disertai 2 saksi yang melihat proses kelahiran. “Tinggal dihadirkan saja ke pengadilan saksi atau orang yang melihat kelahiran. Intinya, berkas lengkap, semuanya akan diproses,” kata Sudar

Indopa. (E1)